Senin, 17 November 2014 | 22:35
Jakarta - Gagasan tol
laut Presiden Jokowi belakangan tengah jadi perbincangan hangat. Gagasan
ini juga disinggung oleh Komisi IV DPR RI di tengah rapat dengar
pendapat (RDP) antara komisi IV dan dewan kelautan Indonesia (Dekin) di
gedung DPR/MPR RI, Jakarta (17/14). Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo,
menilai, yang terpenting dari pembangunan tol laut adalah perwujudan
efisiensi.
"Kita semua sudah satu suara kan berarti sekarang tinggal melihat tol
laut ada untuk efisiensi," ungkap Edhy. Ia menilai selama ini alokasi
dana usaha terbesar di bidang kelautan dan perikanan, selain untuk modal
adalah untuk biaya produksi, "Selama ini biaya produksi bisa menyerap
12 sampai 15 persen," imbuhnya.
Kondisi ini, kata dia, tentu berbeda jauh dari biaya produksi
negara-negara tetangga yang 50 persen lebih rendah dari Indonesia. Edhy
memaparkan, biaya produksi di Vietnam dan Thailand hanya serap 6 persen
dari total dana. Sedangkan di Singapura dan Malaysia hanya 5 persen.
Tol laut digagas Presiden Jokowi guna terciptanya pemerataan dari
Sabang hingga Merauke. Diharapkan dengan pembangunan tol laut dapat
terwujud keseimbangan harga baik di Sabang maupun di Merauke. Setidaknya
harga beragam barang dan kebutuhan masyarakat Sabang dan Merauke bisa
mendekati sama.
Dekin mengungkapkan bahwa gagasan tol laut memang murni datang dari
Presiden Jokowi, "Pak Jokowi sampaikan konsep tol laut pertama kali saat
kami undang tiga calon presiden kala itu dalam rangka world ocean day
dan hari laut nusantara 2014, salah satu slide jokowi ya soal tol laut
ini."
Hingga kini, Dekin mengatakan masih terus mengkaji gagasan tol laut
ini. "Sampai sekarang kita juga masih mengkaji karena harus berikan
masukan pada ketua Dekin yang tidak lain adalah Presiden Jokowi," ungkap
Eddy.
Dekin merupakan badan yang memiliki fungsi konsultasi. Lembaga yang
dulunya bernama dewan kemaritiman ini bertugas memberi pertimbangan dan
rekomendasi pada Presiden RI terkait bidang kelautan. Dekin kini telah
membawahi 14 kementerian dan lembaga diantaranya kementerian kelautan
dan perikanan, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan
kementerian pertahanan.
Penulis: Nuriy Azizah/FER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar