Hegemoni Satu Jalan Satu Sabuk

Minggu, 30 November 2014 | 07:32 WIB

AFP Joko Widodo bertemu Xi Jinping menjelang pertemuan pemimpin APEC.

KOMPAS.com - Diam-diam Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menandatangani Memorandum of Understanding on Establishing the Asian Infrastructure Investment Bank Among Prospective Founding Members, Selasa (25/11), di Jakarta, dan disaksikan Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng.

Tidak ada media massa lokal memberitakan ini, hanya media massa Tiongkok, termasuk Renmin Ribao (harian Rakyat), yang memberitakannya pada Rabu (26/11) dengan judul ”Yinni Qianshu Choujian Ya Touxing Beiwanglu” (Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Membangun Bank Investasi Asia).

Ada yang janggal dalam keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo menandatangani MOU pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Bahkan, Kementerian Luar Negeri tidak dilibatkan dalam penandatanganan MOU AIIB ini yang dilanjutkan dengan pertemuan negosiasi pertama AIIB di Kunming, Provinsi Yunnan, Jumat (28/11).

Pemerintahan Indonesia terkesan menghindari publikasi penandatanganan MOU AIIB yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri di antara 22 negara Asia lainnya. Ada dua perspektif muncul dari upaya diam-diam Pemerintah RI. Pertama, menghindari pertanyaan DPR yang berada dalam kemelut politik antara partai-partai pro dan antipemerintah.

Kedua, Indonesia seperti tak mau ketinggalan kereta dalam upaya Tiongkok membangun strategi infrastruktur Asia baru yang disebutnya yi lu yi dai (satu jalan satu sabuk) yang mengacu pada pembangunan infrastuktur di jalur yang disebut sebagai Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dan Jalan Sutra Maritim, dan terkesan sangat mengandalkan dana keuangan Tiongkok untuk membangun visi poros maritim Presiden Jokowi.

Transformasi kawasan

Awalnya, kita melihat upaya Tiongkok membentuk AIIB sebagai bagian dari strategi jalur sutra daratan dan lautan sebagai kesempatan bagi Indonesia menghadirkan kebijakan luar negeri Indonesia mentransformasikan kondisi kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan kawasan Asia Tenggara.

Itu sebabnya ketika bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Jokowi mengajukan usul, kalau keterlibatan Indonesia dalam AIIB dengan kondisi lokasi AIIB berada di Jakarta dan Tiongkok perlu mempercepat realisasi perundingan tata berperilaku (code of conduct) di laut Asia Tenggara yang berlangsung terlalu lambat mengelola klaim tumpang tindih kedaulatan di kawasan laut ini.

Kita memahami itikad Tiongkok dalam strategi jalur sutra daratan dan lautan melalui pembentukan AIIB dari sisi pengejawantahan lingkup pengaruh soft power (kekuatan lunak) Tiongkok di kawasan, tetapi sekaligus juga memberikan indikasi keinginan mentransformasikan kawasan konflik Laut Asia Tenggara menjadi kawasan damai dan stabil bagi pembangunan kesejahteraan bersama.

Namun, ketika membaca MOU AIIB secara saksama, pentingnya upaya kerja sama regional bagi pertumbuhan berkelanjutan, memiliki tujuan yang lebih banyak menguntungkan RRT seperti menentukan hak suara berdasarkan saham yang dimiliki. Tiongkok sudah menyatakan, setengah dari dana yang dibutuhkan AIIB sebesar 100 miliar dollar AS disediakan Tiongkok karena kapasitas keuangannya yang memang masif.

Dalam MOU ini juga disebutkan, jika Tiongkok akan mengendalikan apa yang disebut sebagai Sekretariat Interim Multilateral yang akan menghasilkan rancangan pembentukan Articles of Agreement (AOA) tentang tata cara bank ini beroperasi. Keseluruhan isi MOU AIIB ini memang memiliki semangat kebersamaan yang kuat, termasuk penekanan perlunya ketahanan regional menghadapi krisis keuangan dan gangguan dalam konteks globalisasi.

Menghadapi strategi baru Tiongkok menjadi negara adidaya setara AS, ada dua kondisi yang harus dipahami tentang keberhasilan model investasi infrastruktur yang dijalankan Tiongkok selama ini. Pertama, RRT memiliki aset sangat besar, khususnya lahan tanah, sehingga investasi infrastruktur ini menghadirkan sebagian besar pendapatan pemerintah melalui transformasi sosial. Kedua, Pemerintah RRT memiliki manajemen yang efektif, walaupun ada kebocoran seperti korupsi, sehingga manfaat sosial utama bagi pemerintah bisa tercapai.

Keikutsertaan Indonesia dalam AIIB harus menyadari kondisi ini. Transformasi regional dalam mekanisme kerja sama ini harus dipastikan jika kemauan politik dalam rangka luas kerja sama investasi keuangan harus didukung seluruh komponen dalam negeri.

Kita tidak ingin satu dekade ke depan berhadapan di mana strategi ”satu jalan satu sabuk” menjadi platform hegemoni Tiongkok dan investasi infrastruktur harus tetap kembali ke RRT karena keseluruhan strategi Jalur Sutra Tiongkok ini bisa mencapai 21 triliun dollar AS. (René L Pattiradjawane)

---

Editor	: Hindra Liauw
Sumber	: KOMPAS CETAK

Mempertanyakan Kepedulian Jokowi Terhadap Biofuel Sawit

Editor   -   Minggu, 30 November 2014, 20:15 WIB

Bisnis.com, MAKASSAR--Peran industri kelapa sawit akan makin strategis dalam mempercepat pengembangan biofuel (bahan bakar hayati). Kendati demikian, perlu dukungan regulasi pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan tersebut.

Pemikiran tersebut mengemuka dalam "10th Palm Oil Conference (IPOC) and 2015 Price Outlook" yang diikuti 1.276 peserta dari 120 negara yang berlangsung di Bandung, 26--28 November 2014, tulis Antara, Minggu (30/11/2014)

Pada konferensi ke-10 IPOC di Trans Luxury Hotel, Bandung, milik Chairul Tanjung tersebut, Presiden RI Joko Widodo yang diundang saat pembukaan tidak hadir. Demikian pula, para menteri yang dijadwalkan hadir, absen semua, seperti Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.

Saat Konferensi IPOC di tempat yang sama pada tahun sebelumnya, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya hadir. Itu pun untuk yang pertama kalinya Konferensi IPOC dihadiri presiden setelah diselenggarakan kesembilan kali.

Berturut-turut IPOC diselenggarakan di hotel milik Chairul Tandjung karena kebetulan mantan Menko Perekonomian tersebut adalah pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dan para menteri pada IPOC menunjukkan rendahnya komitmen mereka pada kelapa sawit dan biofuel? Hal ini masih perlu diperdebatkan.

Ketua Umum GAPKI Joefly Bahroeny menepis anggapan tersebut. Dia mengaku bahwa dirinya sudah dihubungi langsung oleh Menteri Pertanian. Dia optimistis pada Konferensi IPOC berikutnya di Bali, presiden dan para menteri akan hadir.

Director of Bioenergy Dr. Dadang Kusdiana yang mewakili Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral RI mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan sumber bioenergi utama yang akan mengurangi penggunaan dan impor bahan bakar minyak serta memberi dampak positif perekonomian.

Dia mengatakan bahwa penggunaan biofuel makin meningkat. Misalnya, pada tahun 2013, biofuel sudah digunakan sebanyak 1,05 juta kiloliter atau meningkat 52,26 persen dari total penggunaan biofuel pada tahun 2012.

Dadang menegaskan bahwa pemerintah telah menggagas kebijakan tentang bioenergi dan akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan iklim usaha bagi investasi bioenergi.

"Untuk memenuhi kebutuhan ini, investasi pabrik biodiesel harus ditingkatkan," katanya.

Biofuel sebagai Kewajiban

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintahan baru saat ini lebih tegas melaksanakan kebijakan penerapan biofuel dengan menjadikan kewajiban.

Ketua GAPKI Joefly Bahroeny menyatakan bahwa kebijakan penerapan biofuel yang saat ini bersifat mandatori seharusnya menjadi kewajiban sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan minyak sawit di dalam negeri.

Negara-negara yang berhasil dalam penerapan biofuel menerapkan peraturan yang mewajibkan. Kalau tidak ditaati, akan ada penalti atau sanksi," katanya saat penutupan "10th Indonesia Palm Oil Conference and 2015 Outlook".

Dengan kewajiban penerapan biofuel di dalam negeri, menurut dia, akan mendongkrak harga sawit yang dampaknya akan mengangkat harga jual produksi kelapa sawit rakyat.

Joefly mengakui bahwa harga CPO saat ini belum bersahabat bagi industri kelapa sawit dalam negeri karena berkisar 700--750 dolar AS per ton.

"Peluang untuk meningkatkan (harga itu) masih terbuka, yakni dengan mengefektifkan penggunaan biofuel," katanya.

Kapasitas terpasang minyak sawit mentah nasional saat ini sebanyak 3,2 juta ton. Namun, realisasi produksi pada tahun 2014 sekitar 50 persen.

Sementara itu, Ketua Panitia IPOC 2014 Mona Surya menyatakan bahwa pemerintah harus komitmen dengan penerapan biofuel.

"Kalau tidak komit dengan penerapan biofuel ini, harga minyak sawit akan anjlok ke depannya dan yang akan menderita petani juga," katanya.

Saat ini, tambahnya, sekitar 4,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Air dikelola oleh petani swadaya.

Perlu Ketegasan Pemerintah Republik Indonesia diminta tegas dalam mengimplementasikan biofuel karena akan memengaruhi harga minyak sawit.

Pengamat dari Godrej International Ltd. Dorab E. Mistry mengemukakan bahwa Indonesia sekarang kurang serius dalam melaksanakan kebijakan biofuelnya.

"Pemerintah Indonesia sekarang ini hanya meminta kepada Pertamina untuk meningkatkan penggunaan biofuel, tetapi saya kira pemerintah harus lebih keras dengan mengambil kebijakan yang lebih tegas guna mendorong pemakaian biofuel dalam negeri," katanya.

Ketegasan tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor dalam penyerapan pasokan minyak kelapa sawit, apalagi pasar minyak sawit masih terkendala pada persyaratan yang berkenaan dengan "sustainability" di negara Eropa dan Amerika.

Dia mengatakan bahwa kalau biofuel meningkat, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat dan mendorong harga naik.

Dorab meramalkan bahwa harga minyak sawit tahun depan akan berkisar 2.300--2.500 ringgit per ton.

"Ini bergantung pada kondisi, termasuk pelaksanaan kebijakan biofuel di negara-negara pengekspor dan pengimpor minyak sawit," katanya.

Kondisi yang dimaksud Dorab adalah menyangkut kondisi di Brazil dan Argentina sebagai produsen minyak kedelai terbesar, permintaan minyak sawit di Tiongkok dan India, harga minyak mentah yang memiliki kedekatan dengan minyak sawit dan pelaksanaan biofuel.

Editor : Rustam Agus

http://industri.bisnis.com 

Pengusaha Sawit Desak Pemerintah Perbaiki Jalur Distribusi & Logistik

Lavinda   -   Minggu, 30 November 2014, 23:53 WIB

Bisnis.com Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengimbau pemerintah memperbaiki infrastruktur publik pendukung jalur distribusi logistik setelah menetapkan kebijakan makro yang membengkakkan biaya operasional.

Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai rencana kenaikan tarif kereta api angkutan barang sebesar 15% per 1 Desember 2014 akan berdampak signifikan terhadap beban operasional bisnis kelapa sawit.

"Kenaikan tarif angkut kereta dan harga BBM otomatis meningkatkan biaya operasional, masuknya ke beban penjualan,"tuturnya saat dihubungi Bisnis, Minggu(30/11/2014).

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak negatif bagi hampir seluruh komponen biaya operasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tanpa solusi, penggelembungan biaya operasional akan mengganggu pertumbuhan laba pengusaha.

Secara rinci dia menyebutkan komponen biaya transportasi umumnya 20% dari total biaya operasional. Sementara itu, biaya tenaga kerja mencapai 40% dari beban produksi. Dengan adanya penaikan tarif kerata api barang dan BBM, kedua komponen biaya operasional itu otomatis akan membengkak.

Untuk itu, perusahaan harus berinovasi pada proses pengangkutan bahan baku produksi agar bisnisnya bisa terus berlangsung. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas angkut barang sekali jalan.

Persoalannya, peningkatan kapasitas angkut terhambat oleh kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah dituntut memperbaiki infrastruktur publik untuk menunjang kegiatan distribusi logistik demi kepentingan nasional.

"Pemerintah boleh saja membuat kebijakan yang mendorong penaikan biaya-biaya, tapi yang penting infrastrukturnya diperbaiki,"pungkasnya.

Selain itu, lanjut Joko, pemerintah daerah diimbau lebih peka terhadap kebutuhan dunia investasi dan mengutamakan peningkatan daya saing usaha. Selama ini peraturan daerah dianggap malah menjegal pengusaha dan justru merugikan daerahnya sendiri.

"Beberapa Pemda malah membuat Perda soal larangan industei menggunakan jalanan umum. Itu menunjukkan Pemda tidak memiliki wawasan makro ekonomi, tidak mengerti dunia investasi,"jelasnya.

Editor : Sepudin Zuhri

http://industri.bisnis.com 

TOL LAUT: Biaya Logistik Dapat Ditekan 15%

Editor   -   Sabtu, 29 November 2014, 22:11 WIB

Penerapan tol laut diharapkan hemat biaya logistik. 

 

Bisnis.com, YOGYAKARTA-- Tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10%-15% asalkan didukung dengan sistem multimoda terintegrasi.

Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional Nofrisel mengatakan, bahkan tol laut bisa menekan biaya overhead perusahaan sebesar 14%.

"Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10% sampai 15%," ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18%-22% dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26% dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat 5, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau "ships promote the trade" bukan sebaliknya "ships follow the trade".

"Seperti di Shanghai, dulu 'kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana," tegasnya.

Namun, dia menekankan tentunya tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda.

"Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi," tuturnya.

Dia mencontohkan seperti pelayaran jarak dekat atau "short sea shipping" yang harus didukung dengan sistem multimoda terintegrasi.

"Artinya, dengan adanya ini tidak menimbulkan tambahan biaya baru,"  ujarnya.

Source : Antara

Editor : Setyardi Widodo

http://industri.bisnis.com 

Pelaku Usaha Logistik Minta Pemerintah Terapkan Sistem Terintegrasi

Muhammad Abdi Amna   -   Selasa, 25 November 2014, 12:07 WIB

Bisnis.com Peti kemas.

Bisnis.com, SERANG—Pelaku usaha logistik Provinsi Banten meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem logistik di wilayah ini dengan menerapkan sistem integrasi hub storage, long distance transport, dan feeder untuk menakan biaya tinggi.

Cahyo Hendro Atmoko, Business Development Manager PT Buana Centra Swakarsa (BCS Logistics), mengatakan kendati biaya bongkar muat di pelabuhan Banten jauh lebih murah dibandingkan dengan Jakarta, Surabaya, dan Semarang, namun, tidak adanya sistem terintegrasi serta keseimbangan barang masuk dan keluar menjadikan ongkos logistik lebih mahal.

“Biaya penumpukan dan lainnya murah, namun, volume barang masuk tidak seimbang dengan keluar mengakibatkan penggunaan kontainer tidak maksimal. Truk datang dalam keadaan kosong tidak mengangkut barang, ini menyebabkan freight lebih mahal dari Tanjung Priok,” ujarnya di Serang, Senin (24/11/2014).

Saat ini, ujarnya, dari 1.570  unit industri sedang dan besar yang ada di Banten, volume ekspor hanya 4,45 juta ton, sementara volume impor mencapai 19,125 juta ton per tahun. Ketidakseimbangan ini yang meningkatkan ongkos logistik dari Banten.

Selain itu, lanjutnya, permasalahan ketersediaan kargo yang fluktuatif, integrasi intermoda yang menimbulkan double cost handling, penyelesaian dokumen ekspor impor lebih lama dari ketentuan satu hari namun pelaksanaan dua hingga tiga hari mengakibatkan industri lebih memilih Tj. Priok.

Padahal, sebaran industri yang ditunjang dengan infrastruktur jalan tol dan tiga pelabuhan besar yakni Pelindo II, Krakatau Steel Group, dan Indah Kiat serta Bandara Internasional yang menjadi pintu arus barang masuk dan keluar memposisikan Banten sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang vital.

Sejumlah permasalahan lain yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah untuk menekan ongkos logistik melalui Banten, lanjutnya, adalah penambahan jumlah depo kontainer. Saat ini, praktis Banten hanya memiliki dua depo, yaitu di Kragilan, Kab. Serang dan milik PT Indah Kiat.

Selain itu, lanjutnya, fungsi Pelabuhan Merak juga dapat direvitalisasi dengan penambahan depo kontainer, perbaikan infrastruktur serta penambahan jumlah destinasi negara tujuan ekspor. Destinasi negara melalui Merak, ujarnya, masih sangat terbatas.

“Butuh keberanian untuk memulai. Untuk meningkatkan aktivitas pelabuhan-pelabuhan di Banten, pemerintah, misalnya, dapat mengeluarkan imbauan agar industri di Banten menggunakan pelabuhan yang ada di wilayah ini,” ujarnya.

Nofrisel, Executive Board Asosiasi Logistik Indonesia, mengatakan untuk memperlancar arus barang, desain pembangunan infrastruktur untuk logistik di Banten harus disesuaikan dengan komoditas unggulan yang dimiliki banten.

“Misalnya, produk unggulan di Banten adalah Baja dan tekstil, maka infrastruktur yang disiapkan harus sesuai dengan karakter barang-barang tersebut. Pasalnya, penanganan yang diberikan kepada sejumlah barang berbeda-beda,” ujarnya.

Jika hal tersebut terlaksana, ujarnya, maka akan tercipta efisiensi. Menurutnya, kombinasi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam merancang sistem logistik daerah sangat dibutuhkan. Karena, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berimbas langsung pada aktivitas pelaku usaha.

Editor : Fatkhul Maskur
Sumber: http://industri.bisnis.com
 

Cegah Diklaim Negara Tetangga, 92 Pulau Terluar Indonesia Dibukukan

Zulfi Suhendra - detikfinance

Jumat, 04/04/2014 16:44 WIB

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan buku Manikam Biru Nusantara yang isinya tentang wajah pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang mencapai 92 pulau. Buku ini sebagai sosialisasi ke publik untuk mencegah adanya pulau-pulau terluar klaim dari negara tetangga.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad menyebutkan penerbitan buku ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara tetangga.

"Memastikan bahwa informasi tentang pulau kecil terluar bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Penerbitan buku ini merupakan edisi perdana dan akan berlanjut sampai 61 pulau kecil terluar bisa dibukukan," kata Sudirman di acara Bedah Buku Manikam Biru Nusantara, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Dikatakan Sudirman, dari 91 pulau terluar tersebut, sebanyak 31 pulau sudah berpenduduk sedangkan 61 pulau kecil terluar lainnya tidak berpenduduk.

Penerbitan buku ini sebagai upaya pemerintah agar informasi bahwa Indonesia memiliki pulau-pulau tersebut. Sebelumnya Indonesia harus kecewa dua pulau terluar yaitu Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia.

"Ini penting, karena ada dua pulau kecil karena kesalahan kita, kita kalah dari Malaysia (peradilan internasional)," katanya.

Sebanyak 91 pulau terluar di Indonesia itu berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga antaralain Filipina, Malaysia, Singapura, India, Australia, Timor Leste, Palau, Vietnam, Papua Nugini, dan Thailand.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia ini tidak boleh luntur.

"Kita tidak bisa meninggalkan masalah pulau terluar ini. Di Singapura, itu Pulau Batu Berantai jaraknya 1-2 km saja dari Singapura. Hal seperti ini tentunya ada perhatian dari kita," katanya.

Bahkan menurutnya, informasi mengenai pulau-pulau itu perlu ditanamkan sejak bangku sekolah dasar. "Promosi lebih banyak untuk menyebarkan buku sebagai pengetahuan. Nanti saya juga akan minta Mendikbud untuk bisa disebarkan di sekolah-sekolah," katanya.(zul/hen)

 

Sumber: http://finance.detik.com 

 

PULAU – PULAU TERLUAR dan BATAS NKRI

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius.

Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.
Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.

BATAS WILAYAH NKRI
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.
Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai

PULAU-PULAU TERLUAR
Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya :
1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

SEBARAN PULAU-PULAU TERLUAR
Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya :
1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut,, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
6. Pulau Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia
7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki berbatasan dengan Palau
9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia

Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya:
1. Pulau Rondo
Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.
2. Pulau Berhala
Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.
3. Pulau Nipa
Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit.
Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan.
Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah mennam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.
4. Pulau Sekatung
Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
5. Pulau Marore
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.
6. Pulau Miangas
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.
7. Pulau Fani
Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066.
8. Pulau Fanildo
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072.
9. Pulau Bras
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepualuan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A.
10. Pulau Batek
Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini belum ada Titik Dasar
11. Pulau Marampit
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057.
12. Pulau Dana
Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121

KESIMPULAN
Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian Pemerintah.
Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dari 92 pulau terluar yang dimiliki Indonesia terdapat 12 pulau yang harus mendapat perhatian khusus, Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Marore, Miangas, Fani, Fanildo, Dana, Batek, Marampit dan Pulau Bras

DAFTAR PUSTAKA
Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004
Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004
Tim Redaksi, 2004. Potret Pulau Nipa. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004

——-Penulis——
Lalu Muhamad Jaelani
Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Sumber: http://www.geomatika.its.ac.id 

2015, Ribuan Tentara Akan Ditransmigrasikan ke Kalimantan

Minggu, 30 November 2014 | 15:18 WIB

KOMPAS.COM/ M Wismabrata Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi, Minggu (30/11/2014).

 

BOYOLALI, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berencana akan mentransmigrasikan anggota Tentara Nasional Indonesia ke wilayah perbatasan RI-Malaysia. Transmigrasi Terpadu atau Kota Terpadu tersebut akan diluncurkan pada tahun 2015 dan diperuntukan untuk anggota TNI.

Informasi tersebut diungkapkan Marwan Jafar kepada wartawan sebelum menghadiri sebuah seminar dan lokakarya di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/11/2014).

Jafar menjelaskan, program tersebut akan digulirkan pada Maret atau April tahun depan. Lokasi yang diprioritaskan adalah di wilayah Kalimantan Barat dan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Lebih jauh, Jafar menerangkan bahwa anggota TNI akan diminta untuk menghuni tempat tersebut demi menggerakkan sektor ekonomi dan juga menjaga pertahanan.

"Akan kita bentuk transmigrasi terpadu di daerah perbatasan yang akan dihuni oleh tentara kita yang mampu menggerakan sektor ekonomi dan menjaga pertahanan kita, dan keberadaannya akan membuat lebih tenang," kata Jafar.

Jafar menambahkan, sebagai pilot project, lokasi transmigrasiakan dihuni oleh 4.000 hingga 6.000 kepala keluarga.

"Tentunya kita kerja sama dengan investor untuk membangun tempat ibadah, pendidikan anaknya, kesehatan anaknya, pokoknya semua bidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau basic needs akan kita penuhi. Istilahnya, Kota Terpadu kita siapkan," kata Jafar.

---

Penulis	: Kontributor Surakarta, M Wismabrata
Editor	: Farid Assifa

TNI AL-Telkom Kawal Telekomunikasi 11 Pulau Terluar

Ardhi Suryadhi - detikinet

Minggu, 30/11/2014 15:05 WIB

Jakarta - Telkom dan TNI Angkatan Laut (AL) melakukan sinergi melalui kick off Satuan Tugas Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi di 11 Pulau Terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kegiatan ini dilakukan oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin disaksikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI AL, Laksamana Pertama TNI Ir. Fedhy E. Wiyana beserta jajaran di Jakarta.

Dalam sambutannya Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa pelaksanaan kick off Satgas ini dimaksudkan sebagai tanda dimulainya kegiatan penyediaan fasilitas telekomunikasi di Pulau Terluar berupa layanan telepon PSTN, akses seluler Telkomsel, akses internet dan media televisi di 11 pulau terluar.

Adapun 11 pulau terluar tersebut antara lain, Pulau Rondo (Aceh), Pulau Berhala (Sumatera Utara), Pulau Nipah (Kepulauan Riau), Pulau Sekatung (Kepulauan Riau), Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur), Pulau Dana (Nusa Tenggara Timur), Pulau Marore (Sulawesi Utara), Pulau Miangas (Sulawesi Utara), Pulau Fani (Papua), Pulau Brass (Papua) dan Pulau Fanildo (Papua).

Sinergi antara Telkom dengan TNI AL diharapkan terus berlanjut, melalui penyediaan solusi TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services) di lingkungan TNI AL, baik di markas besar, lembaga-lembaga pendidikan, armada, pangkalan sampai ke pos TNI AL yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara itu Laksamana Pertama TNI Ir. Fedhy E. Wiyana menyampaikan, fasilitas telekomunikasi di Pulau Terluar sangat dibutuhkan untuk koordinasi antara anggota TNI yang bertugas di Pulau Terluar dengan Pusat Komando dan Pengendalian baik yang ada di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) hingga Markas Besar TNI AL.

Fedhy menambahkan bahwa komunikasi tidak bisa memenangkan pertempuran tapi tanpa komunikasi pertempuran menjadi sulit dan mustahil untuk dimenangkan.

“Diharapkan melalui penyediaan fasilitas telekomunikasi di pulau terluar dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri, maju dan kuat dalam upaya menjaga kedaulatan politik, kedaulatan pertahanan, dan kedaulatan ekonomi di seluruh NKRI,” tutup Awaluddin.

(ash/ash)

Sumber: http://inet.detik.com 

 

Perekat Melayu Serumpun: Manuskrip Melayu Nusantara

ARKIB : 30/03/2009

Pengenalan
JUDUL Manuskrip Melayu Patani pernah ditentukan oleh pihak penganjur iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kepada penulis untuk dibentangkan dalam satu seminar anjurannya. Untuk lebih luas perbicaraan ini, maka penulis lengkapkan dengan perkataan Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu dan Kemboja.
Perbicaraan ini disusun bertitik mula daripada pelbagai Manuskrip Melayu Patani, surat-surat, salasilah, pelbagai catatan dan lain-lain.
Pada bahagian akhir perbicaraan ini, penulis sentuh agak ringkas mengenai sekian dokumen surat-surat yang penting dikaji dan dibahas untuk pembuktian hubungan kuat semua negeri Kawasan Timur Laut seperti tersebut di atas.
Antara yang dijadikan contoh ialah surat-surat terima balas antara Sheikh Ahmad al-Fathani dengan para ulama, raja-raja dan tokoh-tokoh: Kemboja, Patani, Kelantan dan Terengganu.
Walau bagaimanapun, penulis berasa sangat perlu mendahulukan pengenalan terhadap Natuna, berbanding negeri-negeri kawasan timur laut lain yang disebut dalam judul, kerana telah banyak dikenal dan ditulis oleh para pengkaji.
Natuna yang dibicarakan ini adalah berdasarkan surat-surat, catatan-catatan dan salasilah yang ditulis oleh para ulama dan tokoh silam Patani, baik yang tinggal di Natuna mahupun tempat-tempat lainnya.
Natuna adalah kabupaten yang baru muncul setelah krisis ekonomi dan reformasi, 1997-1998, dengan pusat pemerintahannya Ranai, di Pulau Bunguran/Natuna. Penulis memilih Natuna adalah disebabkan ada hubungan erat dengan Patani, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan lain-lain. Bahkan sebahagian dari wilayahnya termasuk dalam Kawasan Timur Laut, jika ditarik garis dari Terengganu.
Bahawa sistem pemerintahan terawal di Natuna adalah diasaskan oleh golongan bangsawan yang berhijrah dari Patani dan Johor. Dari pihak lelaki adalah golongan bangsawan Patani, dari pihak perempuan pula adalah dari Kesultanan Johor. Dapatlah ditegaskan bahawa dari pemerintahan terawal (1597 M) hingga Datuk Kaya yang terakhir adalah keturunan lurus dari golongan bangsawan Patani.
Daripada hal-hal yang tersebut di atas, di sini cuba dibahaskan Natuna dalam tiga persoalan, iaitu: ekonomi, politik dan sosial. Dalam sejarah zaman lampau Natuna, ketiga-tiga persoalan yang tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Kawasan Timur Laut, iaitu: Patani, Kelantan, Terengganu, dan Kemboja/Cam. Bahkan lebih luas lagi ada hubungkaitnya dengan Pahang, Johor, Sarawak, Brunei, Sambas, Pontianak, dan tempat-tempat lainnya di Asia Tenggara dan dunia antarabangsa terutama China.
GEOGRAFI KABUPATEN NATUNA
Sebelum membicarakan perkara-perkara lain, di sini disentuh dengan ringkas letaknya Kabupaten Natuna. Kabupaten tersebut terdiri dari gugusan Kepulauan Natuna Besar (Pulau Bunguran dan Pulau Laut, dan lain-lain), Kepulauan Siantan/Anambas, Kepulauan Jemaja, Pulau Midai, dan Kepulauan Natuna Kecil/Selatan (Pulau Subi, Pulau Panjang dan Pulau Serasan) ialah di Laut China Selatan.
Ia terletak di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Pulau yang paling Utara dalam Kabupaten Natuna ialah Pulau Laut. Jika ditarik garis lurus dari Barat, iaitu dari Dungun dan Pulau Tenggul dalam Terengganu, maka arah ke timurnya setentang dengan Pulau Laut, Natuna.
Pulau yang paling besar Kabupaten Natuna, nama asalnya ialah Pulau Serindit, nama lainnya ialah Pulau Bunguran. Dalam kitab-kitab klasik bahasa Arab dinamakan Jazirah Qumuran. Nama popular dunia antarabangsa dalam peta minyak dan gas sekarang ialah Natuna. Jika ditarik garis lurus dari Barat, iaitu dari Cukai, Terengganu, maka arah ke timurnya setentang dengan Teluk Buton, iaitu nama tempat yang paling Utara di Pulau Bunguran.
Tempat yang paling selatan Pulau Bunguran pula setentang dengan Kuantan, Pahang. Pulau Tioman, Pahang, pula bersententangan dengan Letung, Kepulauan Jemaja. Pulau yang paling Selatan Kabupaten Natuna ialah Pulau Serasan sangat dekat dengan Tanjung Datuk, Sarawak/Malaysia Timur.
Natuna adalah termasuk wilayah Indonesia yang paling utara, merupakan pintu masuk pertama bagi pelayaran laut menuju nusantara dari dulu sampai sekarang bagi negeri-negeri seperti: Kemboja, China, Jepun, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain.
Oleh itu, anggapan daerah Natuna merupakan daerah terpencil adalah tidak benar. Pada pandangan penulis, Laut China Selatan adalah merupakan daerah strategik dalam pembentukkan wilayah ekonomi, yang sebahagiannya termasuk kawasan timur laut yang disejajarkan dengan Patani, Kelantan dan Terengganu.
Sejarah Ringkas
Pemerintahan di Natuna diperkirakan bermula tahun 1597 Masihi (abad ke-16), didirikan hasil gabungan penghijrahan kaum bangsawan Patani dan Johor. Salah seorang puteri keturunan asal pemerintahan Natuna bernama Wan Seri Bulan, berkahwin dengan salah seorang kerabatnya di Patani, bernama Datuk Bendahara Lingkai al-Fathani.
Beberapa orang keturunannya menjadi Datuk Kaya yang memegang teraju pemerintahan Natuna. Selanjutnya dari keturunan Orang Kaya Aling pula, di antaranya ada keturunannya yang perempuan kahwin dengan keluarganya dari Patani.
Keturunan Orang Kaya Aling, keturunan yang keempat, bernama Orang Kaya Janggut anak Orang Kaya Muhammad. Menantu Orang Kaya Janggut ini bernama juga Wan Muhammad (sama nama dengan ayah mertuanya), beliau ini sengaja diambil dari Patani.
Setelah memerintah, Wan Muhammad al-Fathani digelar 'Orang Kaya Perdana Mahkota'. Pada tahun 1848 M, beliau memperoleh tanda penghargaan sebuah meriam tembaga dari Penguasa Militer Inggeris untuk Singapura dan Melaka bernama Liutenant Colonel Butterworth, atas jasanya memberikan bantuan kepada sebuah kapal milik Inggeris bernama General Wood yang pecah di sekitar Pulau Selaut di perairan Bunguran Kepulauan Natuna pada 25 Januari 1848 M.
Sewaktu Wan Muhammad al-Fathani (Orang Kaya Perdana Mahkota) akan mangkat, yang layak menggantikannya sedang berada di negeri Cam (Kemboja), beliau ialah Wan Qamaruddin atau digelar Wan Kama/Wan Rawa. Sebuah kapal milik Belanda telah digunakan untuk menjemput Wan Qamaruddin itu di Cam (Kemboja).
Wan Muhammad al-Fathani (Orang Kaya Dana Mahkota) diganti oleh puteranya Orang Kaya Wan Rama pada tahun 1850 M. Daripada maklumat ini, adalah jelas bahawa sampai tahun 1850 M bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia 1945, hubungan Natuna dengan Patani mahupun hubungan dengan Cam di Kemboja masih sangat erat.
Sejarah Ringkas Ekonomi
Sejarah ekonomi di Natuna, dapat penulis ringkaskan seperti berikut, bahawa:
Di antara syarikat/perusahaan niaga itu yang masih ada sampai sekarang hanyalah Ahmadi & Co. Midai. Ahmadi & Co. Midai dalam masa yang panjang sangat terkenal, kerana mempunyai cawangan di Singapura, yang banyak menerbitkan pelbagai jenis bahan cetakan.
Perlu juga disentuh di sini bahawa di antara sekian ramai yang memasukkan modal/saham dalam Ahmadi & Co. Midai ataupun cawangan di Singapura, terdapat juga pelabur yang berasal dari Patani dan Kelantan.
Dengan berdirinya Cawangan Ahmadi & Co. Midai di Singapura, atas kebijakan ketuanya Raja Ali bin Raja Muhammad Tengku Nong, bermula dari agen kelapa kering (kopra), hasil laut, dan usaha tenunan kain Terengganu, hingga terkenal sebagai mathba'ah/ press dan penerbit.
Secara tidak langsung, ini bererti mewakili keintelektualan masyarakat Tukong Pulau Tujuh atau sekarang disebut Natuna, di gelanggang dunia niaga serantau. Selain itu seorang ulama besar Sarawak yang terkenal di Mekah, iaitu Sheikh Utsman bin Abdul Wahhab Sarawak pernah memiliki sebidang kebun di Pulau Midai yang diurus oleh Ahmadi & Co. Midai.
Jika kita menoleh kebelakang, pelayaran pada zaman silam yang menggunakan tongkong atau wangkang dari negeri China, perahu ukuran besar yang berasal dari Terengganu, negeri Bugis dan penduduk Natuna sendiri yang melalui Laut China Selatan, sudah pasti akan melalui ataupun singgah di Natuna.
Pada zaman penggunaan tongkong/wangkang atau perahu, peranan kepulauan di Laut China Selatan itu adalah sangat penting terutama untuk mendapatkan bekalan air. Lama kelamaan wujudlah perdagangan antara pelbagai daerah. Bahkan ramai orang-orang Terengganu datang di daerah tersebut untuk berniaga menggandar pelbagai jenis kain, dan ia berjalan hingga tahun 1950an. Syarikah Ahmadi & Co. Midai termasuk perintis awal memiliki sebuah kapal di daerah Natuna yang dinamakan Kapal Karang.
Sepanjang sejarah pelayaran, penggunaan kapal untuk daerah Natuna mengalami dua kali tergendala, yang pertama ialah menjelang perang dunia yang kedua dan beberapa tahun sesudahnya. Keduanya pula ialah ketika terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963) berjalan terus hingga beberapa tahun sesudahnya.
Pada masa perang dunia yang kedua, barang makanan banyak dibawa dengan perahu dari Kuala Terengganu dan Kuching, Sarawak. Perhubungan dengan Singapura yang menggunakan kapal boleh dikatakan terputus. Ketika konfrontasi terdapat pertukaran makanan secara garam (illegal) dengan Singapura dan pelabuhan kecil Sematan di Sarawak, yang diangkut dengan motor-motor kecil ukuran mulai 4 tan dan yang paling besar hanya 40 tan. Dalam masa konfrontasi pula mulai banyak hubungan perniagaan dengan Kalimantan Barat melalui pelabuhan Singkawang dan Pemangkat dalam Kabupaten Sambas.
Walaupun selama ini betapa peritnya derita, namun akhir-akhir ini Natuna dipandang sangat berpotensi kerana terdapatnya minyak dan gas. Paling penting pula hasil emas hijau, bunga cengkih, yang mengundang kedatangan pengusaha besar dari Jawa ke Natuna.
Datang pula kapal-kapal dari Taiwan, Hong Kong, dan Thailand memburu ikan di laut Natuna, ada yang secara sah (legal) tetapi lebih banyak yang bercorak illegal. Ada perniagaan ikan hidup, ada ikan mati yang diawetkan. Ada yang langsung ditangkap di laut, ada pula tempat-tempat pemeliharaan. Pendek kata dirumuskan bahawa semuanya serba lengkap dan moden.
Aktiviti Agama Islam
Orang-orang Melayu di keseluruhan Natuna adalah sebagai bumiputera yang datang dari pelbagai tempat: Patani, Semenanjung Malaysia, Kampar/Kuantan (Sumatera), Bugis, Banjar, Sambas, Brunei, dan lain-lain, semua mereka adalah beragama Islam, kecuali orang Pesuku masih animisme. Orang China pula masih menurut tradisi mereka.
Bahawa ulama terawal yang menghasilkan karya yang berasal dari Siantan, Natuna, yang dapat dikesan bernama Sheikh Abdul Wahhab Siantan. Karyanya ialah Hikayat Ghulam yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Sheikh Abdul Wahhab Siantan adalah guru kepada Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga ke-6 (1805-1831 M).
Aktiviti penulisan ulama Siantan itu diteruskan lagi oleh dua orang ulama ialah Sheikh Abdullah bin Muhammad Siantan dan yang seorang lagi ialah Sheikh Abdullah bin Abdul Wahhab Siantan. Tidak perlu penulis panjangkan perkara ini kerana pengenalan sejarah mengenai tokoh ulama-ulama tersebut pernah dibicarakan dalam ruangan ini sebelumnya.
Masih ramai ulama dan intelektual Natuna yang belum sempat penulis perkenalkan, namun perlu juga disebutkan bahawa terdapat ulama Natuna yang pernah mengajar di Masjid al-Haram Mekah, seperti Sheikh Muhammad Nasir Pulau.
Salah seorang tokoh pejuang politik Riau yang paling menonjol pada zamannya, ialah Raja Haji Muhammad Yunus Ahmad, iaitu anak kelahiran Pulau Midai, Natuna. Beliau pernah menyelesaikan sebuah karangannya berjudul Panduan Taruna di Ranai, ibu kota Natuna.
Kesimpulan
Dari gambaran di atas, dapat penulis simpulkan bahawa Natuna boleh menjadi satu kawasan perdagangan bersama antara Malaysia, Indonesia dan Thailand yang membentang dari Patani, Kelantan, Terengganu, Natuna dan Sarawak.
Hal ini barangkali dapat kita bandingkan dengan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) ataupun seperti kawasan ekonomi di Utara Malaysia yang melibatkan Malaysia, Thailand dan Indonesia. Penghasilan Kabupaten Natuna terutama minyak dan gas juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Natuna bagi meningkatkan taraf ekonominya.
Oleh kerana dalam Kabupaten Natuna majoriti penduduknya adalah beragama Islam, maka penanganan kepentingan Islam perlu lebih diutamakan dari semua kepentingan dan pembangunan selainnya.
Jika kita menoleh sejarah zaman silam, sejak pemerintahan asal Datuk Kaya hingga bergabung dengan Kesultanan Riau-Lingga-Johor dan Pahang adalah berperanan aktif dalam memasyarakatkan agama Islam.

© Utusan Melayu (M) Bhd 

Sumber: http://ww1.utusan.com.my 

Sambangi Kampung Nelayan, Susi Tanyakan "Trawl" yang Menghilang Jelang Kedatangan Jokowi

Rabu, 26 November 2014 | 08:54 WIB

kompas.com/Firmansyah Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti di Kampung nelayan, Kelurahan Malabero, Bengkulu

BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menanyakan keberadaan kapal trawl atau kapal yang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, saat tiba di Kampung Nelayan, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, Rabu (26/11/2014). Menurut Susi, ia membaca informasi di media bahwa menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke provinsi itu, ratusan kapal trawl menghilang.

"Saya baca di media jelang kedatangan Jokowi, ratusan kapal trawl (pukat harimau) menghilang," tanya Susi, kepada beberapa pejabat daerah yang mendampinginya, Rabu pagi.

Susi menegaskan, penanganan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau diserahkan kepada pemerintah daerah bekerja sama dengan penegak hukum. "Jika Pemda tak bisa berantas, maka saya akan tarik semua bantuan nelayan di Bengkulu. Namun, jika berhasil,  bantuan akan saya tambah. Ini bentuk reward and punishment," katanya.

Sebelumnya, beberapa nelayan Bengkulu mengungkapkan bahwa ratusan kapal yang biasa menggunakan pukat harimau untuk mencari ikan mendadak menghilang empat hari menjelang kedatangan Presiden Jokowi.

Sumber: http://regional.kompas.com 

 

Menguji Jalesveva Jayamahe

Wednesday, November 26, 2014

Berjalan sebulan lebih perjalanan pemerintahan Jokowi, berbagai kejutan jalan berbangsa kita alami antara lain dengan kenaikan BBM dan ultimatum menenggelamkan kapal ikan asing yang menyusup ke perairan Indonesia.  Tentang kenaikan BBM kita berpandangan bahwa memang sudah saatnya energi mobilitas itu dinaikkan meski harga minyak dunia turun. Justru ini jadi momentum untuk menipiskan subsidi sekaligus meminimalkan penyelundupan BBM.  Dananya untuk pembangunan infrastruktur dan pos produktif lainnya. 

Mata rantai cerita berjudul poros maritim semakin enak diikuti ketika bintang utamanya srikandi wanita Susi Pudji Astuti melakukan solo run ke Natuna dan Derawan untuk blusukan tanpa basa basi.  Menteri KKP ini memang wanita tangguh yang paham betul seluk beluk kelautan dan perikanan.  Dia kecil, besar, dewasa, kuat, tegar di alam laut Selatan yang ganas.  Dia pula yang berhasil menaklukkan dunia kelautan dan perikanan serta transportasi udara untuk menjelma sebagai pengusaha sukses yang nasionalis.

Ultimatum Presiden untuk menenggelamkan kapal ikan asing yang masuk perairan RI disikapi dengan sikap “siap komandan” oleh Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Ibu Susi sendiri tentunya.  Maka pada hari-hari ke depan ini kita akan menyaksikan pergerakan armada kapal perang TNI AL, kapal patroli Bakorkamla, kapal KKP, kapal polisi air, kapal bea cukai, pesawat patroli dan intai maritim mengintensifkan patroli terkoordinasi. Secara de facto ini sebenarnya menjadi simulasi awal untuk terbentuknya BAKAMLA sebagaimana operasi militer Garda Wibawa yang di gelar di Tarakan saat ini mensinergikan sejumlah KRI, satuan radar, satuan rudal, satuan intelijen dan pesawat tempur Sukhoi.

Uji nyali jalesveva jayamahe sedang dimulai.  Ini adalah mata kuliah penting untuk mengukur sejauh mana nilai kesiagaan dan kesiapan tugas  armada laut berintegrasi satu sama lain.  Instruksi Presiden ini secara operasional bisa dicermati dengan dua makna. Yaitu untuk memastikan sterilisasi perairan RI dan endurance operasi itu sendiri.  Sisiran wilayah operasi untuk menangkap dan membawa kapal nelayan asing ke pelabuhan terdekat harus bisa memberikan pembuktian nyata.  Kemudian daya tahan armada menjadi bahan evaluasi untuk menjadi bahan masukan apa-apa yang harus diperbaiki, ditambah dan diperkasakan.

Dengan kekuatan 170 an KRI, ratusan kapal patroli kelas KAL (Kapal Angkatan Laut), puluhan kapal patroli milik institusi lain diharapkan akan memberikan efek jera bagi nelayan asing yang selama ini sudah terbiasa dan terbiarkan dengan laut Indonesia yang kaya ikan itu. Semakin jelaslah memang pembentukan BAKAMLA yang sudah lama menjadi wacana itu merupakan sebuah dahaga yang harus dipenuhi. Tetapi lebih penting dari itu adalah menyikapi dengan kewaspadaan tinggi akan respons negara yang punya kekuatan laut digdaya dengan teknologi modern seperti Cina.   

Kapal-kapal nelayan Cina sejatinya tidak murni mencari ikan tetapi juga sebagai agen spionase negaranya.  Kapal nelayan mereka sudah melapor terlebih dahulu kepada “pelindungnya” kapal perang Cina yang beroperasi tak jauh dari mereka. Bahkan sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi canggih sebagai jembatan penghubung dengan kapal perang negaranya yang biasanya mengikuti dari belakang.  Ingat kasus di laut Natuna beberapa tahun lalu ketika kapal KKP kita membawa kapal nelayan Cina ke Natuna, dipaksa lepas untuk dibebaskan oleh kapal perang Cina di tengah laut.

Langkah awal menuju poros maritim sedang dilakukan. Memberikan nilai kewibawaan pada apa yang disebut teritori laut, perlindungan sumber daya  kelautan dan keamanan di laut. Ini adalah langkah yang bagus untuk memberikan kejut nilai, kejut jera dan kejut wibawa. Tentu ke depannya adalah memperkuat armada laut dengan kekuatan herder untuk memastikan nilai rasa pasti aman dan pasti wibawa di laut itu benar-benar dapat kita rasakan dan banggakan. 

Dalam pemerintahan Jokowi yang hendak memeluk laut dan isinya,  tentu harus diperkuat dengan armada kapal perang yang berwibawa disamping kapal perang jenis cabe rawit. Kapal perang berwibawa minimal fregat atau destroyer sedang jenis cabe rawit tentu berkelas KCR.  Untuk kapal berjenis KCR (Kapal Cepat Rudal) sudah tersedia banyak produsennya baik PAL atau galangan kapal lainnya.  Kita bisa memproduksi 20 KCR setiap tahun karena kapasitas produksi galangan kapal kita mampu.

Lima tahun ke depan AL dan AU kita akan diperkuat dengan alutsista bermutu dan berkelas.  Sesungguhnya poros maritim yang didengungkan itu harus punya mata, telinga dan tangan untuk menjamin eksistensinya.  Indra dengar, lihat dan pukul itu adalah sebuah sistem terpadu antara matra laut dan udara dengan seperangkat perabot alutsista yang bernama kapal perang, radar, jet tempur, satuan rudal dan pasukan marinir untuk memastikan integrasi, koordinasi dan komunikasi “berani masuk digebuk” bisa berjalan dengan solid.

Memiliki armada laut dan udara yang kuat bukanlah sebuah biaya atau expense.  Justru dia menjadi investasi untuk membuat bangsa ini bernilai, bermakna dan berwibawa. Tidak kalah penting adalah untuk menjamin sebuah kepemilikan atas nama teritori laut termasuk ZEE (Zona Ekomoni Eksklusif) yang sudah diakui oleh dunia internasional.  Memberdayakan sumber daya laut dan isinya termasuk sumber daya energi fosil yang terkandung didalamnya untuk memperkuat basis PDB dan pertumbuhan ekonomi kita.  Saatnya membuktikan semboyan Jalesveva Jayamahe menjadi kekuatan ekonomi dahsyat dengan dukungan kekuatan laut dan udara berkelas herder.

****

Jagvane / 26 Nopember 2014

Sumber: http://analisisalutsista.blogspot.com/ 

Kikis Ego Sektoral, Pemerintah Keluarkan Enam Kebijakan Industri Maritim

November 12, 2014 by Damar Budi Purnomo 

DUKUNGAN – Sebuah galangan kapal Indonesia. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pendukung industri maritim dalam negeri. (Foto: JM Foto/Firmanto Hanggoro)

Jakarta, JMOL ** Akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengembangkan industri maritim dengan menghilangkan ego sektoral yang selama ini menjadi ganjalan.

“Kami sepakat mengembangkan industri maritim dan menghilangkan ganjalan yang selama ini menghambat perkembangan industri maritim,” ujar Menteri Koordinator Maritim, Indroyono Soesilo, Selasa (11/12/2014), di Ruang Cendrawasih Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta.

Indroyono menyampaikan, untuk mendukung kebijakan tersebut, akan ada upaya penyesuaian insentif bagi industri galangan kapal di luar Batam dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal.

Kebijakan pertama, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 yang berisi Ketentuan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

“PP Nomor 52 Tahun 2011 ada peluang untuk direvisi terkait tax allowance. Kami pelajari bagian yang bisa dinolkan pajaknya,” kata Indroyono.

Menurutnya, pemerintah juga akan merendahkan biaya impor komponen yang belum bisa dibuat di Indonesia.

Pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk industri galangan kapal juga masuk dalam pertimbangan. Selain itu, pembebasan bea masuk kapal bekas juga sedang dalam pembahasan.

Selanjutnya, pemerintah akan mengenakan pajak bagi kapal impor yang dibeli oleh perusahaan pelayaran sebesar 5 persen. Hal ini dimaksudkan untuk memacu industri galangan tanah air di luar Batam ikut berkembang.

Pemerintah juga menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Fasilitas Tidak Dipungut Pajak yang sedang disusun melalui Tim Gabungan untuk mempersiapkan PP. Nantinya, pasal-pasal yang berkaitan dengan galangan kapal akan masuk.

Sementara untuk dukungan pemerintah melalui non-fiskal adalah memberikan sewa lahan dan desain kapal, yaitu memberikan kemudahan bagi galangan kapal penyewa lahan Pelindo, terutama galangan BUMN, seperti PT Dok Koja, PT PAL, PT Dok Surabaya, dan lain-lain. Hal ini penting, karena posisi galangan wajib bersebelahan dengan pelabuhan, dan lahan ini biasanya masih milik Pelindo.

Pemerintah mempercayakan pusat desain kapal pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mendesain dan menyimpan desain gambarnya ke bank data.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Capt. Bobby Mamahit mengatakan, saat ini ada sekitar 198 galangan kapal di Indonesia. Sejumlah 110 di antaranya beroperasi di Batam dinilai sukses, sedangkan sisanya di luar Batam masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Untuk itu, kami akan membuat tim untuk merumuskan PP yang melibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Iperindo, dan INSA,” tutur Bobby.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan kapal di Indonesia yang semakin cepat. Jika industri perkapalan nasional belum memadai, mau tidak mau harus mengimpornya. Oleh karena itu, PP tersebut akan digodok dan diuji, agar meminimalisasi kesalahan yang ada.

Investor Asing

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari empat komponen insentif fiskal memajukan industri galangan kapal nasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan fokus menyelesaikan pajak dan bea masuk komponen kapal. Empat komponen fiskal tersebut antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

“PPn ini tidak bisa dibebaskan, karena akan merugikan. (Hal) yang kita pikirkan, perlakuan seperti apa dengan PPn yang 10 persen ini agar tidak merugikan industri dalam negeri,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, 70 persen kebutuhan komponen kapal yang masih diimpor bisa saja ditiadakan, jika tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan.

“Untuk itu, kami akan adakan rapat koordinasi berikutnya, untuk memastikan langkah ke depan,” ucapnya.

Menkeu tidak menampik akan adanya investor asing yang pasti tertarik memajukan industri galangan kapal nasional.

“Kalau marketnya besar, saya kira tertarik masuk, tanpa melihat insentif. Dia akan melihat pasarnya dulu ada atau tidak,” ucap Bambang.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin yakin pada pertumbuhan dan kebangkitan Industri maritim nasional. Terlebih dengan adanya kebijakan Menkeu, terkait dukungannya terhadap galangan kapal.

“Dalam rapat koordinasi, kami juga sepakat untuk menghapus kebijakan yang menghambat industri galang kapal di luar Batam,” terang saleh.

Kemenperin sudah menunjuk staf sebagai pemimpin dalam tim ini untuk membuat draf PP yang ditargetkan selesai pekan depan, agar bisa segera dilaporkan dalam rapat kabinet mendatang.

Sumber: http://jurnalmaritim.com 

 

Iperindo: Rencana Impor 500 Kapal Resahkan Galangan Kapal Nasional

November 25, 2014 by Damar Budi Purnomo 

SESALKAN – Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Eddy K. Logam, menyesalkan rencana impor 500 kapal. (Foto: JM Foto/Andri Rezeki)

Jakarta, JMOL ** Rencana PT Zadasa mengimpor 500 kapal berkapasitas 3.500-5.000 DWT menuai kecaman Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Eddy K. Logam.

“Siapa bilang galangan kapal nasional tidak mampu membangun kapal? Silakan pesan, dan kalau jelas syarat pembayarannya, kami akan laksanakan pembangunan kapal-kapal tersebut,” ujar Eddy di Jakarta.

Menurut Eddy, rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. Pasalnya, hal itu akan mendorong pelaku usaha angkutan laut enggan membangun kapal baru di dalam negeri.

“Kemampuan galangan nasional saat ini sudah terus bertumbuh sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal, akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan,” terang Eddy.

Namun, lanjut Eddy, dengan adanya pernyataan pemerintah yang sudah berjanji akan memberikan kebijakan fiskal yang pro-industri galangan, yaitu penghapusan PPN atas impor, pembelian komponen kapal dan bea masuk impor komponen, serta insentif PPh final, tentu menambah kekuatan galangan kapal nasional untuk tumbuh dengan baik.

“Ketiga instrumen kebijakan fiskal ini akan mengangkat daya saing industri galangan,” ucapnya.

Iperindo berharap, kebijakan fiskal tersebut bisa segera dikeluarkan agar penggelontoran investasi mendukung pengadaan kapal untuk program Tol Laut maupun Poros Maritim bisa cepat terwujud.

“Harga kapal nasional memang relatif lebih tinggi dari luar negeri, tetapi kami mampu membangun kapal yang dibutuhkan dalam rangka konektivitas kepulauan kita,” kata Edy.

Meski menyesalkan impor kapal, namun Eddy tidak berharap pemerintah melarang impor seluruh jenis kapal, menginggat ada jenis kapal yang masih dibutuhkan dari luar negeri. Namun, untuk kapal yang dapat dibangun di dalam negeri, pemerintah bisa mendorong pengadaan kapal melalui pembangunan galangan kapal nasional, bukan impor.

Menyiasati agar harga pembangunan kapal lebih kompetitif dari harga kapal sebelumnya, sambung Eddy, pemerintah dapat menyediakan instrumen fiskal yang setara, sebagaimana negara lain mendukung industri galangan kapal dalam negerinya.

“Kami saat ini benar-benar menunggu (insentif). Kami harap sebelum akhir tahun 2014 sudah terealisasi, sehingga awal 2015 kami dapat merealisasikan investasi yang selama ini tertahan akibat hambatan-hambatan fiskal tersebut,” pungkas Eddy.

Kemudahan Fiskal

Awal permasalahan mencuat, ketika Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Daerah Tertinggal dan Bulog yang juga Dirut PT Zadasa, Natsir, menyatakan akan mengimpor kapal sebanyak 500 unit kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, saat mengunjungi Kadin beberapa waktu lalu.

Ia menanyakan dan menyesalkan, surat yang diajukan untuk impor 500 kapal tersebut belum dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla). Ia menjelaskan, alasan mengimpor terpaksa dilakukan karena galangan kapal nasional belum mampu membangun kapal dengan cepat, sementara pertumbuhan dan permintaan kapal terus meningkat.

Terkait Kebijakan fiskal tersebut, Menteri Koordinasi Maritim Indroyono Soesilo mengatakan, “Bentuk insentif bagi galangan kapal saat ini masih kita dimatangkan.”

Bentuk insentif itu antara lain bea masuk nol persen untuk komponen impor tertentu, penyederhanaan prosedur bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), opsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final untuk galangan kapal, dan insentif non-fiskal seperti tarif sewa yang kompetitif lahan milik BUMN dan Angkatan Udara.

Sumber: http://jurnalmaritim.com 

 

Merawat Optimisme Kemaritiman

November 15, 2014 by M Riza Damanik 

Sebagai sebuah bangsa dengan sejarah kemaritiman yang gemilang, prestasi keteladanan diplomasi kelautan yang handal, serta kemelimpahan kekayaan alam darat-laut-udara di masa kini, menjadi poros maritim sepantasnya bukanlah mimpi di “siang-bolong.” Saya percaya inilah takdir Indonesia yang hendak kita jemput.

Pertanyaannya, bagaimana optimisme tadi kita rawat agar bertahan di sepanjang pemerintahan atau bahkan setelah Pemerintahan Pak Jokowi kelak?

Berawal dari kampung

Puncak dari pembangunan republik ini adalah kebahagian rakyat dan umat manusia. Rakyat dalam makna mereka paling rentan; sehingga mendapatkan kehidupan lebih layak dan terpenuhi kebutuhan mendasarnya. Umat manusia sebagai pengejewantahan peran internasionalisme untuk mewujudkan dunia lebih adil, damai, dan tumbuh berkualitas. Karenanya, guna menjaga optimisme rakyat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia membutuhkan pembenahan yang berawal dari kampung.

Studi yang pernah saya lakukan pada 2004 di 17 Kabupaten/ kota pesisir se-Jawa Tengah menemukan tidak kurang dari 8835,41 m3 per hari volume sampah bertumpuk di kawasan pesisir. Meski ada usaha pemerintah mengangkut sampah tersebut, hanya sekitar 67,5 persen yang terangkut dan berhasil dibawa ke pembuangan untuk selanjutnya di daur. Sedang lebih 30 persen sisanya di biarkan terakumulasi di kantung-kantung pesisir. Persoalannya pun berlanjut pada pemiskinan.

Maraknya mafia perikanan hingga dibiarkannya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria kelautan telah mempersempit peran “sebesar-besar” rakyat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka, nelayan dan masyarakat pesisir pun dimiskinkan (bukan miskin).

Kedua temuan di atas sekiranya cukup menggambarkan bahwa kondisi miskin dan kumuh di kampung nelayan bukanlah pesoalan berdiri sendiri dan melekat pada karakter asli nelayan Indonesia. Justru, absennya instrumen negara mulai dari penyelenggaraan pendidikan, penegakan hukum, hingga kegiatan-kegiatan teknis (teknologi) peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan dan kelautan telah mengantarkan keluarga nelayan dalam situasi serba minimalis.

Peluang

Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia (FAO) José Graziano da Silva, saat membuka Sidang ke-31 Komite Perikanan Dunia di Kantor Pusat FAO, Roma Italia (10/6/2014) mengatakan, “paradoks terjadi selama ini. Agenda pengelolaan belum berdampak ke nelayan kecil. Padahal, nelayan kecil juga bagian dari usaha mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan.”

Bagi nelayan kepulauan sebesar Indonesia, kesejahteraan nelayan tidak saja kunci mengatasi kelaparan (suplai pangan protein), juga memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan, penyediaan lapangan pekerjaan, keberlanjutan budaya luhur kebaharian bangsa, termasuk memperkuat kedaulatan Indonesia di laut.

Secara lebih operasional 4 prioritas pemerintah lima tahun ke depan, masing-masing: Pertama, memperkuat kelembagaan kelautan. Perlu diketahui, selain melahirkan lembaga negara yang cemerlang seperti KPK, reformasi juga melahirkan Departemen Eksplorasi Laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini) dan Dewan Maritim Indonesia yang selanjutnya berganti nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia.

Ada 3 kesadaran mutlak saat itu, mengembalikan dan melindungi hak-hak masyarakat paling rentan (vulnerable societies) seperti nelayan yang sudah lama dirampas hak-haknya; meningkatkan peran negara untuk optimalisasi kekayaan sumber daya laut bagi kesejahteraan rakyat, serta; memperkuat adab kelautan kita.

Kedua, menggeser armada kapal ikan berbobot besar (>30GT) ke perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Selain guna mengotimalkan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI, strategi ini dapat mendukung restorasi ekosistem pesisir, meningkatkan ekonomi nelayan kecil, sekaligus mempersempit masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan.

Ketiga, memudahkan akses informasi dan teknologi ke perkampungan nelayan. Utamanya terkait langsung informasi cuaca, lokasi-lokasi penangkapan ikan, posisi nelayan di laut, serta 18 harga ikan konsumsi. Mengapa informasi harga ikan penting? Tidak adanya harga acuan ikan telah menyebabkan nelayan menjadi objek eksploitasi dari rantai dagang perikanan.

Terkahir, pemerintahan ke depan juga berkewajiban untuk mendukung tumbuh-kembangnya organisasi-organisasi nelayan yang kuat: terdidik dan mandiri. Karena kekuatan inilah kelak yang akan menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk globalisasi maupun perdagangan bebas.

Jika optimisme kemaritiman di kampung-kampung nelayan ini dirawat, Insya Allah Pak Jokowi telah meletakkan pondasi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sumber: http://jurnalmaritim.com 

Son Diamar: Realisasikan Poros Maritim Dunia Perlu Lima Pilar Negara Maritim

November 24, 2014 by Anwar Iqbal 

LIMA PILAR – Pakar maritim Son Diamar memaparkan lima pilar penyangga Negara Maritim. (Foto: JM Foto/Arif Giyanto)

Jakarta, JMOL ** Aura maritim sedang bergema di seantero negeri, seiring visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Negeri dengan duapertiga wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.508 pulau ini dipandang telah lama meninggalkan Laut. Padahal, sejarah telah membuktikan, dengan kekuatan Laut, kerajaan Nusantara, Sriwijaya dan Majapahit, telah menjadi superpower di masanya.

Meski demikian, ide Poros Maritim Jokowi dipandang masih sebatas slogan, lantaran belum adanya penjelasan utuh tentang apa dan bagaimana bentuk Poros Maritim yang akan diwujudkan. Ide Poros Maritim masih menjadi diskursus hangat di antara para pakar, politisi, birokrat, maupun praktisi yang bergelut dengan dunia maritim.

Banyak pemikiran yang muncul tentang bagaimana membangun kemaritiman Indonesia. Salah satunya dari teknokrat senior dan mantan birokrat di Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Son Diamar.

Menurut Sondi, sapaan akrabnya, untuk merealisasikan Poros Maritim Dunia perlu memperhatikan lima pilar negara maritim.

Pilar pertama, membangun SDM melalui penataan kembali kurikulum pendidikan, mulai dari level PAUD hingga perguruan tinggi, agar materi pelajaran bermuatan cukup pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik bagi peserta didik, menjadi manusia Bangsa Maritim, yang siap membangun negara, tidak hanya berbasis darat, tetapi juga laut.

“Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia sangat layak dan bisa menjadi pusat Iptek kelautan tropikal terkemuka di dunia,” urainya.

Pilar kedua adalah membangun Ekonomi Maritim, antara lain industri pelayaran dan perkapalan yang bisa menjadi terkemuka di dunia, energi berbasis laut (gas dan listrik arus laut), industri perikanan berbasis tangkap dan budidaya yang bisa menjadi salah satu terkemuka di dunia, dan pariwisata bahari yang bisa menjadi kawasan tujuan wisata terkemuka di dunia, mengingat ternyata 70 persen pariwisata dunia berkaitan dengan laut.

Selanjutnya, pilar ketiga, penataan ruang dan lingkungan yang harus berbasis ‘geografi sejati’ sebagai Negara Kepulauan, karena lokasi strategis Indonesia yang berada di pertengahan jalur perdagangan dunia. Setidaknya, Indonesia bisa memiliki empat kota bandar dunia atau global hub yang memiliki pelabuhan internasional dan kawasan industri mancanegara sekelas Singapura dan Hongkong.

“Jadi, dalam proses globalisasi, Indonesia tidak patut cengeng takut terjajah perusahaan global, tetapi sebaliknya, menangkap peluang perusahaan global utk berada di negeri kita. Mereka kita layani, menjadi lebih beruntung, dan tentu akan menguntungkan Indonesia, baik finansial, ekonomi, maupun diplomasi antar-bangsa.

Tata-ruang penting lain adalah mengembangkan sistem kota-kota global, besar, menengah, dan kecil, yang terintegrasi darat dan laut, serta terhubungkan dalam sistem sarana, prasarana, dan pelayanan produksi dan distribusi. Selain itu, diperlukan tata-kelola lingkungan yang terjaga secara terintegrasi dari puncak gunung (catchment area air) sampai di laut, sesuai peruntukan ruang dan bakat alam.

Badan Keamanan Laut dan Pantai

Pilar keempat, membangun pertahanan dengan kekuatan memadai, bukan minimum, yang terintegrasi antara darat, laut, dan udara. Dalam hal keamanan, sebagai negara dengan laut terluas di dunia, Indonesia harus memiliki pasukan kelima, yaitu Badan Keamanan Laut dan Pantai yang merupakan pengintegrasian sekurangnya 10 tugas pokok keamanan laut dalam satu institusi.

“Single institution, single command, multi-mission,” terangnya.

Sedangkan pilar kelima adalah pengembangan sistem hukum maritim. Perlu penyeimbangan komposisi hukum darat dan hukum laut agar sesuai kebutuhan, baik di darat maupun di laut. Saat ini, sistem hukum lebih didominasi oleh hukum darat.

Untuk membangun pilar-pilar tersebut, diperlukan sebuah lembaga maritim yang mengkoordinasikan semua kementerian dan institusi terkait lain, termasuk pemda untuk merumuskan kebijakan pembangunan lima pilar tersebut.

“Lembaga ini harus kuat, yang maksimum Menko, yang medium Meneg, dengan tugas hanya kebijakan, tanpa jadi eksekutor. Di bawah menteri ada deputi, bukan Dirjen. Deputi untuk masing-masing pilar,” jelas Sondi.

Sumber: http://jurnalmaritim.com