- Senin, 17 November 2014, 08:23 WIB
Bisnis.com, JAKARTA--Supply
Chain Indonesia (SCI) menilai rencana pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak bersubsidi akan berdampak terhadap biaya operasional
transportasi dan logistik, yang selanjutnya akan mempengaruhi harga
barang dan jasa di masyarakat.
Ketua SCI Setijadi mengatakan perusahaan angkutan (trucking) merupakan salah satu pelaku yang akan mengalami dampak langsung kenaikan harga BBM.
Momen
kenaikan BBM subsidi merupakan kesempatan bagi perusahaan transportasi
untuk memperhitungkan kenaikan biaya-biaya lainnya. “Seperti tarif tol,
biaya penyeberangan, suku cadang, uang makan supir, dan dampak inflasi
lainnya,” tuturnya Senin (17/11/2014).
Berdasarkan analisis SCI,
biaya BBM sekitar 29%-32% dari total biaya operasional truk. Kenaikan
harga solar dari Rp5.500 per liter menjadi Rp 6.500 akan menaikkan biaya
operasional sekitar 4%.
Adapun kenaikan Rp7.500 akan menaikkan biaya operasional 8%-9%, dan kenaikan Rp 8.500 akan menaikkan biaya operasional 12%-13%.
Analisis dilakukan terhadap armada Golongan III berbahan bakar solar pada rute Jakarta-Surabaya, dengan memasukkan biaya supir, maintenance, depresiasi armada, asuransi, serta administrasi dan manajemen.
“Analisis
dilakukan dengan menganggap kenaikan hanya terjadi untuk harga BBM,
sedangkan biaya-biaya lainnya tersebut tetap,” tuturnya.
Lebih
lanjut, perkiraan peningkatan biaya logistik dihitung berdasarkan
perhitungan rata-rata biaya transportasi sekitar 45% dari biaya
logistik.
Adapun salah satu masalah utama sektor transportasi
yakni biaya pembelian armada dan suku cadang yang tinggi karena bunga
pinjaman dan pajak. Dengan bunga pinjaman 11%-12% dengan jangka waktu 8
tahun, biaya depresiasi armada 17%-20% dari total biaya transportasi.
Masalah
lain yakni waktu dan biaya transportasi yang tinggi karena
produktivitas armada rendah. Penyebabnya terutama kemacetan di jalan dan
antrean (waktu tunggu dan pelayanan) di fasilitas pelayanan
transportasi (pelabuhan, jembatan penyeberangan, dan lainnya). Selain
itu, keterpaduan jaringan transportasi masih banyak masalah.
Melalui
harga BBM yang mahal dan terus naik, perlu terobosan penggunaan bahan
bakar alternatif untuk mengurangi biaya transportasi, terutama BBG yang
jauh lebih murah.
Karena itu, pemerintah perlu berupaya
mengurangi dampak kenaikan harga BBM, baik melalui pengalihan subsidi
BBM maupun program/kebijakan lainnya, terutama yang berkaitan dengan
permasalahan dalam sektor transportasi.
Menurutnya, pemerintah
perlu mengalihkan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur jaringan
transportasi yang terpadu dan terutama peningkatan fasilitas dan
kualitas pelayanan transportasi, terutama di pelabuhan.
“Pengalihan subsidi BBM dalam bentuk insentif, misalnya untuk peremajaan armada truk dan suku cadang,” katanya.
Selain
itu, perubahan kebijakan untuk menetapkan truk sebagai barang
investasi, sehingga tidak dikenai bunga komersial yang tinggi.
Selain
itu, mengembangkan program konversi BBM ke BBG, dengan meningkatkan
jumlah dan sebaran SPBG, serta insentif untuk pengadaan armada BBG.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar