Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ngedumel perihal
pengelolaan sektor kelautan di Indonesia, yang dia anggap bodoh. Dalam
laman Facebook miliknya, Susi mengungkapkan kelicikan pihak asing dan
kebodohan pemerintah Indonesia dalam mengelolah sumber daya perairan
Nusantara.
Menurut Susi, salah satu kebodohan Indonesia terjadi pada 2004, saat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tariff barrieratau proteks tarif berupa dumping produk laut terhadap lima negara, antara lain Cina, Thailand, dan Vietnam. Susi mengatakan momentum itu seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pasar asing.
Namun, kenyataannya, Cina malah memanfaatkan Indonesia sebagai negara transhipment atau perantara. Dengan pemanfaatan itu, Susi mengatakan, hasil laut Cina dibawa ke Indonesia kemudian diberi identitas Indonesia sebelum dikirim ke Amerika untuk mendapatkan pembebasan tarif.
“Kita sekarang harus mulai buka-bukaan rahasia umum, jangan tabu dibicarakan. Kita tidak bisa selesaikan masalah. Mimpi saya saat itu (2004), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) merevitalisasi seluruh pertambakan kita. Harga kita harusnya dua kali lipat. Tetapi kita hanya jadi transhipmentmereka. Barang Cina masuk Amerika pakai bendera Indonesia,” kata Susi, Sabtu, 22 November 2014.
Susi mengatakan pengusaha dan pemerintah saat itu sudah terbuai oleh iming-iming keuntungan sebagai negara transhipment. Seharusnya, kata Susi, pemerintah bisa memaksa Cina menanamkan modal dengan cara membangun tambak atau dalam bentuk lain di Indonesia bila mereka ingin melakukan ekspor tanpa terkena tarif. “Cina itu dumpingnya 110 persen, Vietnam 90 persen dikenakan. Harusnya paksa Cina buat tambak di Indonesia. Ini yang mestinya kita sadari. Rahasia umum, kok, dibicarakan di belakang,” ujar Susi.
Sumber: http://laut.co.id
Menurut Susi, salah satu kebodohan Indonesia terjadi pada 2004, saat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tariff barrieratau proteks tarif berupa dumping produk laut terhadap lima negara, antara lain Cina, Thailand, dan Vietnam. Susi mengatakan momentum itu seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pasar asing.
Namun, kenyataannya, Cina malah memanfaatkan Indonesia sebagai negara transhipment atau perantara. Dengan pemanfaatan itu, Susi mengatakan, hasil laut Cina dibawa ke Indonesia kemudian diberi identitas Indonesia sebelum dikirim ke Amerika untuk mendapatkan pembebasan tarif.
“Kita sekarang harus mulai buka-bukaan rahasia umum, jangan tabu dibicarakan. Kita tidak bisa selesaikan masalah. Mimpi saya saat itu (2004), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) merevitalisasi seluruh pertambakan kita. Harga kita harusnya dua kali lipat. Tetapi kita hanya jadi transhipmentmereka. Barang Cina masuk Amerika pakai bendera Indonesia,” kata Susi, Sabtu, 22 November 2014.
Susi mengatakan pengusaha dan pemerintah saat itu sudah terbuai oleh iming-iming keuntungan sebagai negara transhipment. Seharusnya, kata Susi, pemerintah bisa memaksa Cina menanamkan modal dengan cara membangun tambak atau dalam bentuk lain di Indonesia bila mereka ingin melakukan ekspor tanpa terkena tarif. “Cina itu dumpingnya 110 persen, Vietnam 90 persen dikenakan. Harusnya paksa Cina buat tambak di Indonesia. Ini yang mestinya kita sadari. Rahasia umum, kok, dibicarakan di belakang,” ujar Susi.
Sumber: http://laut.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar