Menggerakkan Poros Maritim

Selasa, 23 September 2014

Maritim Indonesia

Di tengah menipisnya kebaharian bangsa Indonesia, tulisan Rizal Sukma, ”Gagasan Poros Maritim”, di Kompas (20/8) menarik dibahas lebih lanjut.

Sukma menyodorkan tiga strategi dasar mendukung gagasan presiden terpilih Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mulai dari kesiapan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur maritim, hingga membentuk Indonesia Maritime Partnership Initiative bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura guna menyiasati kebutuhan biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang.

Bagi saya, untuk negara kepulauan khas dan sebesar Indonesia, strategi mewujudkan poros maritim haruslah diawali dengan perubahan paradigmatik daripada sekadar programatik. Karena itu, penting memahami modalitas Indonesia.

Indonesia memiliki akar kemaritiman yang terbilang kuat. Pertama, diplomasi kelautan yang andal. Pendakuan sepihak Indonesia terhadap kedaulatan perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda 1957, misalnya, telah menjadi inspirasi sekaligus motivasi pembaruan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Dengan begitu, negara-negara di Utara, meski didukung teknologi dan modal besar, tidak (lagi) bebas memasuki dan memanfaatkan kekayaan laut di negara lain, termasuk mengambil ikan.

Sebelum 1982, sekitar 75 persen produksi ikan dunia tercatat dari negara-negara Utara. Bertahap setelah itu, hingga sekarang, mayoritas produksi bergeser ke Selatan, termasuk Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Belakangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan (kembali) kapal-kapal ikan asing berbobot lebih dari 1.000 GT bebas menangkap ikan di perairan Indonesia dan membawanya langsung ke luar negeri.

Kedua, lintasan utama perdagangan dunia. Sebanyak 80 persen perdagangan dunia diangkut melewati laut: 60 persennya atau sekitar 12.000 kapal setiap tahun melewati perairan Indonesia. Jalur strategis ini belum digunakan untuk memperbesar peran Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Ketiga, arus lintas Indonesia, Indonesian through flow. Diperkirakan sedikitnya 16 juta meter kubik air per detik melalui perairan Indonesia. Dengan volume sebesar itu, laut Indonesia berperan strategis menjaga keseimbangan iklim dunia dan pengembangan energi terbarukan berbasis arus maupun pasang-surut. Nyatanya, kampung-kampung yang berhadapan dengan laut justru ”gelap”, jauh dari akses energi berkelanjutan.

Terakhir, nilai ekonomi dari 11 subsektor kelautan Indonesia diperkirakan lebih dari 1,2 triliun dollar AS. Selang 69 tahun merdeka, belum juga dioptimalkan untuk ”sebesar-besar” kemakmuran rakyat.

Fakta-fakta itu mengingatkan kita bahwa menjadi poros maritim dunia sejatinya bukanlah proyek baru Indonesia. Maka, sebelum beranjak ke program mercusuar kerja sama dengan bangsa-bangsa lain, menggerakkan bangsa sendiri adalah penting.

Menggerakkan Rakyat

Menggerakkan seluruh komponen bangsa—desa-kota, timur-barat, pesisir-pegunungan, perempuan-laki-laki, muda-tua, miskin- kaya—dapat dimulai dengan menghidupkan (kembali) Gerakan Nasional Makan Ikan.

Mengapa?

Pertama, perlu realistis melihat kondisi ekonomi yang diwariskan Yudhoyono. Defisit APBN dan neraca perdagangan menggambarkan terbatasnya pembiayaan Jokowi ke depan.

Kedua, terlampau banyak inisiatif kerja sama ekonomi—baik bilateral maupun multilateral—semasa Yudhoyono dan masih akan menyandera pemerintahan Jokowi. Untuk lima tahun mendatang, merapikan kerja sama ekonomi jauh lebih mendesak ketimbang membangun inisiatif baru.

Maka, ketiga, menggerakkan kekuatan kolektif rakyat sangatlah penting. Jika sungguh-sungguh, Gerakan Nasional Makan Ikan (bukan ikan impor) akan melahirkan sembilan perubahan paradigmatik. Dimulai dengan perubahan pola konsumsi untuk menyiapkan generasi sehat dan cerdas, perilaku tidak mengotori lingkungan laut, mempercepat kesejahteraan nelayan, membuka 10 juta lapangan pekerjaan baru, dan memperkuat peran strategis budaya bahari Nusantara.

Lalu, merangsang tumbuh kembangnya riset dan teknologi kelautan, industri pengolahan ikan dan bioteknologi, industri perkapalan, pembenahan pelabuhan, termasuk pada akhirnya memperkukuh kedaulatan dengan mempersempit masuknya kapal- kapal ikan asing ke laut Indonesia.

Gagasan Jokowi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim harus menjadi kesadaran revolusioner yang berakhir pada tindakan cerdas untuk menggerakkan potensi segenap rakyat dan mengembalikan kedaulatan negara di laut!

M RIZA DAMANIK
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Sumber: Kompas

 http://www.transformasi.org